EKO WITJAKSONO

AKANKAH INDONESIA MASIH ADA

2009-03-23T00:47:00.003+07:00

Judul yang membuat kuduk kita merinding.

Banyak sudah yang terjadi di negeri ini, dari penyimpangan dan pendegradasian nilai-nilai luhur Pancasila sampai pada tingkah laku yang tidak dilandasi Budi Pekerti yg baik.
Tanpa kita sadari sebenarnya sifat ke Indonesian-an kita mulai terkikis yang bisa diartikan akan hilangnya Indonesia dari sanubari kita.

Untuk mengembalikan rasa ke Indonesia an ini kita, coba kita cermati beberap kejadian yg men degradasikan nilai Pancasila.

Nilai-nilai sila pertama, bahwa agama yg merupakan hak individu warga negara tidak mendapat tempat yg sewajarnya. Yang mengakibatkan terjadinya friksi di tingkat pemahaman akhlak.

Nilai sila kedua, bahwa niilai kemanusiaan yg secara tajam tidak dilaksanakan secara mendalam.

Nilai sila ketiga, bahwa nilai persatuan yg saat ini sudah tidah menjadi landasan kuat untuk berpijaknya negara kesatuan. Seperti dengan terbitnya UU NAD dan lepasnya TimTim belum lagi masalah OTDA yang menjurus kepada negara federasi

Nilai sila keempat, bahwa nilai keterwakilan dan musyawarah dalam masyarakat sudah tidak menjadi prioritas untuk mengambil sebuah keputusan. Seperti PILPRES, hilangnya fungsi MPR sbg lembaga tertinggi negara, mem-voting sebuah kebijakan ( pengesahan UU atau Perda ) dimana seharusnya sebuah UU atau Perda mengakomodir semua kepentingan warga negara.

Nilai sila kelima, bahwa rasa keadilan untuk kesejahteraan belumlah mencapai sasaran sebagai akibat dari system perekonomian yg tidak berpijak pada budaya bangsa yaitu GOTONG ROYONG.

Kalau hal ini bisa tertangani dengan baik dan benar, maka saya sangat yakin bahwa INDONESIA akan masih TETAP ADA.

(opini.eko witjaksono)

BIARKAN RAKYAT MEMILIH

2009-03-14T00:40:00.000+07:00

Banyak cara dilakukan oleh parpol peserta pemilu untuk bersosialisai, ada cara mendidik ada pula yang melakukan pragmatisme, semua dilakukan untuk menarik minat calon pemilih menentukan pilihannya.Diberbagai daerah malah cenderung ada suatu intimidasi dari Caleg agar rakyat memilihnya.

Apakah itu dibenarkan ? Tentunya dengan mengacu pada UU no 10/2008 Tentang : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diharapkan terciptanya kualitas Pemilu yg bersih untuk mengahsilkan Anggota DPR/DPRD yang bermartabat.

Pergunakan Hak pilih rakyat dengan jujur dari hati nurani. Peserta Pemilu hanya bisa bersosialisasi, tanpa adanya penekanan. Berikan pemahaman apa arti sebuah pragmatisme yang dapat merugikan rakyat itu sendiri. Karena dengan memberikan pendidikan politik praktis pada rakyat, akhirnya akan timbul suatu kebutuhan timbal balik antara partai politik dengan konstituennya. Mengingat bahwa Partai politik sebagai alat perjuangan Rakyat yang di artikan bila rakyat menginginkan sesuatu kebijakan publik yang lebih baik, hanya ada satu alat yang bernama Partai Politik.

Contohnya, mengapa semakin banyak Partai pada peserta Pemilu 2009. Karena ada sekelompok rakyat yang dengan sadar menginginkan perubahan-perubahan kedepan. Dari sini kita bisa melihat suatu antusiasme yang luar biasa dari rakyat untuk berbuat. Walaupun untuk menyelenggarakan Pemilu 2009 ini membutuhkan penanganan ekstra agar bisa terlaksana dengan baik.

Akhirnya Pelaksanaan Pemilu di tanggal 9 April 2009 tergantung dari kejujuran rakyat pemilih dengan kesadaran yang tinggi mengahari undangan di TPS nya. Semoga. (opini.eko witjaksono )

INDONESIAKU

2009-03-13T19:12:00.002+07:00

Bukan lautan
hanya kolam susu
kail dan jala cukup menghidupimu
tiada badai tiada topan kutemui
ikan dan udang menghampiri dirimu

Orang bilang tanah kita tanah surga
tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Bait lagu Koes plus ini tiba-tiba terbersit di benak saya.

Dalam renungan yang mendalam, sebenarnya alangkah kayanya Negeri kita ini.

Terkadang kita lupa akan hal ini atau pura-pura lupa.

Dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang tepat sebenarnya bisa diciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang luas. Dan bangsa ini akan cepat berubah menjadi sebuah bangsa yang Mandiri dibidang Ekonomi. Dan dengan menjunjung tinggi budaya asli kita untuk mengedepankan prinsip koperasi yang secara kultur budaya kita yang sudah mengakar sejak dahulu menjadi pondasi utama ekonomi rakyat, secara langsung mempunyai Kepribadian yang kokoh dibidang Budaya. Sehingga kita mampu menahan intervensi pihak asing yang ingin selalu menguras sumber daya alam, karena kita sudah menjadi bangsa yang Berdaulat di bidang Politik. (opini.eko witjaksono)

RW 06 Kel Makasar

2009-03-06T23:57:00.002+07:00

RW06 kel makasar di hadiri pokja dan tokoh masyarakat

RW 02 Kel Makasar

2009-03-04T11:48:00.003+07:00

Rw 02 kel makasar di hadiri masyarakat setempat.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG ( PERPPU ) No.1/2009

2009-03-02T17:29:00.006+07:00

Sudah di ditanda tangani oleh presiden tinggal mendapat persetujuan DPR-RI.Menggembirakan sekaligus mengkuatirkan.Menggembirakan karena merupakan salah satu cara yang bisa mengurangi Golput dan Suara tidak sah. Menggingat tingkat kesulitan yang tinggi dari calon pemilih dengan system Pemilu seperti sekarang ini. Mengkuatirkan karena ini berpotensi besar terjadinya kecurangan bila tidak disertai peraturan teknisa dan sosialisasi intensif dari KPU sebagai penyelenggara.

Point yang tersirat dalam PERPPU ini adalah :

Bagi pemilih terdaftar yang tidak terekapitulasi dalam DPT masih dapat menggunakan hak pilihnya, dengan cara KPU membuat peraturan teknisnya.

Penandaan 2 (dua) kali dalam satu kolom partai dianggap sah

Dua intisari dari PERPPU No. 1/2009 tersebut bisa menimbulkan masalah besar bila tidak disertai peraturan teknis KPU dan sosialisasi efektif serta intensif sampai ke KPPS sebagai lembaga penyelenggara, berpotensi besar terjadi kecurangan. Apa lagi hasil rekapitulasi suara dari TPS langsung di bawa ke PPK ( tingkat kecamatan ).Disini benar-benar ujian bagi KPU. Untuk teman-teman KPU selamat bekerja demi bangsa dan negara.(opini. eko witjaksono )

TENAGA KERJA

2009-03-01T12:11:00.000+07:00

System ketenaga kerjaan yang menganut pola outsourcing harus sudah ditiadakan dan membuat lapangan pekerjaan dengan menerapkan perekonomian sektor informal. Karena berapapun murahnya harga sembako bila rakyat tidak mempunyai penghasilan, mereka tidak akan pernah mampu membeli. Jadi yang dimaksud dengan Kebijakan sembako murah pada akhirnya lebih ditekankan pada kemampuan daya beli rakyat akan kebutuhan pokoknya.( opini. eko witjaksono )

RW 03 Kel Pinang Ranti

2009-02-28T19:34:00.001+07:00

RW 03 kel pinang ranti di hadiri tokoh masyarakat dan karang taruna

KETERTIBAN UMUM

2009-02-26T17:39:00.000+07:00

Bila kita melihat dan menyimak berita mengenai pembongkaran paksa oleh Satpol PP di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta terkesan tidak manusiawi. Tetapi kita harus menyadari pula disaat yang bersamaan bahwa mereka ( Satpol PP, red ) juga dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan Perda yang berlaku.

Apa yang salah ?

Jakarta sebagai Ibu kota Negara sekaligus sebagai kota yang berpenduduk paling majemuk dan sebagai kota pusat kegiatan ekononomi memang harus dilindungi, dijaga citranya tetapi yang lebih penting lagi adalah memanusiakan manusia.

Kenapa itu bisa terjadi ?

Sepengetahuan saya berdasarkan obrolan dengan beberapa kelompok masyarakat, terjadinya ketidak tertiban dimulai dari permainan aparat pemda itu sendiri yang memberikan peluang terciptanya kondisi ini. Tetapi yang paling fatal adalah sejumlah perda yang terkait dengan Ketertiban Umum terlihat tumpang tindih, sehingga realita dilapangan malah terjadi ketidak jelasan banyak hal.

Bagaimana pemecahannya ?

Perbaiki mental para pegawai Pemda untuk bekerja melayani masyarakat
Rubah Perda yang tidak tegas.
Buat suatu perencanaan tata kota yang matang
Ajak peran serta masyarakat ibukota agar memiliki rasa tanggungjawab bersama.
Apabila ada suatu rencana pembangunan, adakan dialog dengan masyarakat terkait supaya kondisi psikologi masyarakat siap menerima perubahan.

Bagaimana menurut anda ?

Siaran Pers PDI Perjuangan 24 Feb 2009

2009-02-25T23:27:00.002+07:00

Megawati Minta Seluruh Rakyat KawaI Kontrak Politik PDIP

HARUS TERCIPTA KULTUR BARU PEMERINTAHAN

"Harus tercipta kultur baru pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dengan janji kampanye. Rakyat semakin apatis karena pemimpin dan politisi terbiasa berjanji dan terbiasa pula melupakan janjinya sendiri. Itu sebabnya mengapa PDI Perjuangan membuat terobosan kontrak politik untuk perubahan. Jika agenda perubahan ini gagal
dijalankan, maka PDI perjuangan rela dikenakan sanksi sesuai yang tertulis dalam kontrak politik itu."

Hal itu diungkapkan Megawati Soekarnoputri saat menyaksikan penandatanganan kontrak politik untuk perubahan yang dilakukan seluruh caleg PDI perjuangan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar , Menteng Jakarta Pusat, Selasa (24/2). Penandatangan kontrak politik tersebut dilakukan dengan antri dan dimulai oleh
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Depperpu) PDI Perjuangan, Taufik Kiemas dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung lalu dilanjutkan oleh para caleg lainnya. Tampak hadir ikut menyaksikan penandatanganan kontrak politik ini sejumlah perwakilan masyarakat, mulai dari pedagang pasar, buruh, pelajar ,
mahasiswa hingga tukang ojek.

"Saya berharap seluruh rakyat iku terlibat dalam mengontrol dan mengawal kontrak politik kami. Karena ini kami lakukan untuk membuktikan dan mewujudkan keseriusan PDI Perjuangan dalam memperjuangkan sejumlah agenda besar bangsa, khususnya yang terkait dengan makin melambungnya harga sembako, makin tingginya angka pengangguran dan meluasnya angka kemiskinan. Kontrak politik ini tentu dibuat secara sangat terukur.

Isu perjuangkan sembako murah diukur dari kenaikan harga sembako yang harus diupayakan tidak melampaui kenaikan daya beli masyarakat. Isu ini sejak awal sudah kami sosialisasikan. Bahkan PDI Perjuangan sudah pula menemukan enam kebijakan untuk mencapai target itu.

Isu ciptakan jutaan tenaga kerja diukur dari total lapangan kerja yang mampu diciptakan selama lima tahun pemerintahannanti, 2009 - 2014. Para ahli PDI Perjuangan sedang menyusun aneka kebijakan yang harus diambil agar target ituterpenuhi.

Sementara isu tingkatkan kesejahteraan rakyat diukur dari prosentase pertumbuhan ekonomi dan Gini Ratio. Sangat memprihatinkan selama ini kesenjangan ekonomi itu semakin lebar. Data resmi pemerintah menunjukan Gini Ratio semakin tinggi, dari 0.32 (2004) menjadi 0.36 (2007) dan diprediksi lebih tinggi lagi saat ini. Selama lima tahun 2009-2014, Gini Ratio ditargetkan lebih rendah daripada kondisi tahun 2008. Tentu saja PDI Perjuangan hanya mampu memikul tanggung jawab ini jika PDI perjuangan mengontrol pemerintahan. Tanpa instrumen kekuasaan, hanya sebagai oposisi misalnya, PDI Perjuangan tak memiliki sumber daya resmi untuk menggerakan kebijakan.

Kontrak politik ini dengan sendirinya hanya berlaku jika PDI Perjuangan mengontrol pemerintahan ekse~utif dan legislatif. PDI Perjuangan hanya dapat mengontrol kebijakan publik jika presiden RI 2009 -2014 berasal dari PDI Perjuangan, dan 30% kursi di DPR RI 2009-2014 dikuasai oleh PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan sangat gembira menyaksikan respon positif dari seluruh kader PDI Perjuangan yang dengan suka rela mengantri untuk menandatangani kontrak politik ini. Semoga kontrak politik ini menjadi tradisi baru yang sehat dan pelan pelan menjadi kultur baru pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, yang berani mengambil resiko jika janji kampanyenya gagal dipenuhi.***

RW 11 Kel Kebon Pala

2009-02-24T23:13:00.001+07:00

Sosialisasi Pemilu di RW 11 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar tanggal 24 Pebruari 2009 di rumah salah seorang warga yang bersedia rumahnya dijadikan pusat acara

RW 09 Kel Cipinang Melayu

2009-02-21T23:29:00.001+07:00

Sosialisasi Pemilu di RW 09 Kel. CIpinang Melayu Kec. Makasar tanggal 21 Pebruari 2009 di rumah salah seorang tokoh masyarakat setempat.

KPU KURANG GREGET

2009-02-16T18:46:00.001+07:00

Pemilu semakin dekat, tapi yang dirasakan gaungnya tidak bertambah semarak. Dengan tingkat sosialisasi KPU yang tidak menyentuh dan peraturan Pemda yang memperketat pemasangan atribut tanpa memberikan suatu solusi terbaik, sangatlah tidak menguntungkan peserta pemilu.

Padahal tingkat kesulitan pemilih dalam menandai pilihannya harus menjadi perhatian semua pihak. Hal ini dapat menyebabkan ketidak sahan suara akan menjadi tinggi, dan terpenting disini adalah kualitas Pemilu akan menurun apabila Golput dan Suara tidak sah naik prosentasenya.

Sebenarnya ini merupakan ujian bagi KPU dengan system baru Pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2009. Tetapi KPU seolah mengacuhkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sejatinya KPU dan KPUD bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan berani mengambil keputusan segera untuk meningkatkan daya sosialisasi kepada masyarakat.
Kita tunggu apakah Pemilu ini berlangsung dengan angka GOLPUT rendah ?
(opini-eko witjaksono )

PAC PDI PERJUANGAN Kec.Makasar Jakarta Timur

JADWAL PEMILU LEGISLATIF

2009-02-16T18:00:00.000+07:00

( sumber KPU )

15. Verifikasi pengganti DCS oleh KPU
12 - 25 Oktober 2008
16. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
26 - 30 Oktober 2008
17. Pengumuman DCT
31 Oktober 2008
18. Pelaksanaan kampanye rapat umum
16 Maret 2009 - 5 April 2009
19. Masa tenang
6 - 8 April 2009
20. Pemungutan dan penghitungan suara
9 April 2009
21. Penetapan hasil pemilu
19 April 2009 (KPU Kab/Kota), 24 April 2009 (KPU Provinsi), 9 Mei 2009 (KPU)
22. Pengajuan permohonan pembatalan hasil perolehan suara ke mahkamah konstitusi
10 - 12 Mei 2009
23. Penetapan perolehan kursi
15 - 17 Mei 2009 (DPRD Kab/Kota), 17 - 18 Mei 2009 (DPRD Provinsi), 19 - 20 Mei 2009 (DPR dan DPD)
24. Penetapan dan pengumuman calon terpilih
17 - 18 Mei 2009 (DPRD Kab/Kota), 19 - 20 Mei 2009 (DPRD Provinsi), 21 -
24 Mei 2009 (DPR dan DPD)
25. Pemberitahuan kepada calon terpilih
19 - 24 Mei 2009 (DPRD Kab/Kota), 21 - 28 Mei 2009 (DPRD Provinsi), 25 Mei - 4 Juni 2009 (DPR dan DPD)
26. Peresmian keanggotaan
Juni 2009 (DPRD Kab/Kota), Juli, Agustus 2009 (DPRD Provinsi), September 2009 (DPR dan DPD)
27. Pengucapan sumpah/janji
Juli 2009 (DPRD Kab/Kota), Agustus 2009 (DPRD Provinsi), 1 Oktober 2009 (DPR dan DPD)

RW 02 Kel Kebon Pala

2009-02-15T23:37:00.001+07:00

Sosialisai Pemilu di RW 02 dan 03 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar

tanggal 15 Pebruari 2009

dihadiri oleh Pokja dan tokoh masyarakat setempat.

Yang mengagumkan disini dari generasi muda yang berkeinginan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan.

RW 04 & 07 Kel Makasar

2009-02-14T23:26:00.003+07:00

Sosialisai Pemilu di RW 04 dan 07 Kel. Makasar, Kec. Makasar

tanggal 14 Pebruari 2009

yang dihadiri oleh Pokja dan tokoh masyarakat setempat yang sangat antusias

untuk memahami proses pemilu yang berbeda dengan tahun 2004.

RW 06 Kel Kebon Pala

2009-02-07T23:49:00.002+07:00

Dilaksanakan di rumah warga Rw 06 Kelurahan Kebon Pala, Kec. Makasar. Pada tanggal 7 pebruari 2009 dan dihadiri Pokja dan tokoh masyarakat RW 06 dan RW 08
"Materi pencerahan Proses Pemilu 2009 dan menampung aspirasi dan keinginan warga"

Sekretariat PAC Kec Makasar

2009-02-05T23:41:00.002+07:00

Dilaksanakan di Sekretariat PAC, dihadiri seluruh Tim Guraklih se Kec. Makasar.

Pada tanggal 5 pebruari 2009.
"Materi pencerahan Proses Pemilu 2009 dan mensosialisakan teknik mengurangi angka GOLPUT"

MENGUKUR DIRI

2009-02-02T18:43:00.003+07:00

Ukur baju badan sendiri..!!!Sebuah kalimat singkat yang memaknai pengartian luas. Sebagai bagian dari kehidupan kita sejatinya jangan pernah memaksakan diri terhadap apa yang akan kita raih. Tetapi lebih didasari rasio yang terukur.Awali dengan siapa diri saya, bagaimana saya ini disesuaikan rencana saat ini.Bermimpilah, raihlah mimpi dengan suatu realita. Pencapaian cita hanyalah masalah waktu. Tetap optimis menjadikan kita tetap tegar dalam setiap tantangan dan cobaan.Pola hidup sederhana berlandaskan kepekaan sosial membentuk manusia yang sadar akan kemampuan dirinya.

(eko)

RW 01 Kel Makasar

2009-02-01T23:51:00.002+07:00

Dilaksanakan di rumah warga Rw 01 Kelurahan Makasar, Kec. Makasar.

Pada tanggal 1 pebruari 2009. yang di hadiri Pokja dan tokoh masyarakat di lingkungan RW01 dan RW03.
"Materi pencerahan Proses Pemilu 2009 yang sebagian warga masih dilanda kebingungan"

PAC PDI Perjuangan Kec. Makasar Jakarta Timur

2009-01-29T16:05:00.008+07:00

Syukuran...........dan Rapat koordinasi dengan Ranting se-Kecamatan Makasar yg dihadiri oleh DPD Prov. DKI Jakarta dan DPC Jakarta Timur

Sekretariat PAC PDIP Kec. Makasar Jakarta-Timur

PILKADA DKI JAKARTA

2009-01-29T15:55:00.005+07:00

Fanatisme..... dan Kebersamaan politik

" Kampanye pemenangan PILKADA DKI Jakarta tanggal 26 juli 2007 yg lalu "

PASAR TRADISIONAL

2009-01-29T14:45:00.002+07:00

Pasar merupakan sarana interaksi antara perjual dan pembeli.. Ciri khas pasar tradisional terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli. Interaksi seperti inilah yang harus dipelihara untuk sebuah tradisi di Negeri ini. Dimanapun tempat di Indonesia banyak kita temui suasana seperti ini. Masyarakat lebih senang bisa berbelanja di pasar tradisional dikarenakan mereka bisa dengan bebas bisa menawar harga sesuai dengan keinginannya. Disisi lain dengan kehadiran pasar Modern secara tidak tertata bak jamur dimusim hujan, berakibat menurunnya omzet pedagang di pasar tradisional.

Sangat naif bila pasar Modern di larang, tetapi harus ada pembatasan area dan jangkauan ruang lingkupnya. Mengambil contoh Pasar Kramatjati yang sudah sejak dulu ada, saat ini sudah berdiri Pasar Modern dengan Kapital besar. Seharusnya di batasi keberadaannya tanpa mengganggu omzet pedagang Tradisional.

Disinilah Pemprov DKI Jakarta seakan tidak memperhatikan kelangsungan sebuah pasar tradisional. Kalau kekumuhan menjadi alasan tergusurnya sebuah pasar tradisional untuk menjadi nyaman, sangatlah tidak adil bila Pemprov DKI Jakarta tidak berpijak pada kepentingan pedagang yang berpotensi meningkatkan roda perekonamian daerah.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemprov DKI Jakarta dalam menata sebuah pasar adalah :

Berdialog dengan pedagang mengenai rencana penataan, sehingga keinginan semua pedagang dapat di akomodir dengan membuat simulasi pola perdagangan yang akan ditata.
Membuat Perencanaan jangka panjang mengenai prasarana sebuah pasar, terutama jalur angkutan umum yang memadai.
Menghindari lubernya pedagang sampai pingir jalan raya.
Membatasi area pasar modern yang jauh dari pasar tradisional.

Bila hal tersebut bisa dilaksanakan, sejatinya tidak akan terjadi ketidak tertban sebuah pasar. ( eko )

BIOGRAFI SINGKAT

2009-01-28T12:30:00.002+07:00

Oleh :Siswadi SH

Sejak muda, sosok pria bernama lengkap Eko Witjaksono memang tak pernah lepas dari perjalanan panjang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terlahir 6 Januari 1966 sebagai anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Djafar Tirtosentono dan Sudjadmi, seperti dilahirkan untuk menjadi bagian perjalanan politik keluarganya.
Sebagai aktivis muda nasionalis, Eko Witjaksono memang sempat mengalami berbagai tekanan dari pihak pemerintah saat itu, yang justru membuat Eko Witjaksono dan seluruh pendukung PDI Pro Mega saat itu justru semakin merapatkan barisan berjuang bersama sekaligus menentang keras sejumlah kebijakan anti demokrasi. Pengalaman dan tantangan yang dilaluinya, justru semakin mematangkan sikap dan mentalnya sebagai kader demokrasi. Eko Witjaksono pun semakin yakin berjalan mengikuti benang merah yang semakin nyata sebagai pandangan hidup yang secara tak langsung mulai tergambar dari sikap keluarganya kini.
Dengan penampilan yang bersahaja, Eko Witjaksono selalu mencoba mengajak siapa pun untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Sebagai fungsionaris partai di wilayah Jakarta Timur, kiprah politiknya tak lepas dari pengaruh pemikiran ayahnya, Djafar Tirtosentono, yang sejak muda aktif di GMNI dan bahkan sempat menjadi fungsionaris DPC PDI Jakarta Timur (1987-1992). Demikian juga dengan peran ibunya, Sudjadmi, sebagai aktivis perempuan yang aktif dalam organisasi Pergerakan Wanita Nasionalis di Jakarta. Sikap konsistennya selama ini juga tak lepas dari beberapa pengalaman berharga yang dilaluinya. Setelah gagal menjadi calon penerbang di Jakarta, Eko Witjaksono melanjutkan kuliahnya di Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Universitas Indonesia, dan lulus pada tahun 1988. Saat bekerja di sebuah perusahaan di Tangerang, dirinya tak bisa berdiam diri melihat berbagai kebijakan perusahaan yang kurang memperhatikan hak-hak pekerja. Eko pun mulai aktif mengikuti nalurinya memperjuangkan hak-hak pekerja melalui unit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di perusahaan tempatnya bekerja. Imbasnya, perjuangannya bersama para pekerja membuat pihak perusahaan menjadi merasa tak nyaman. Eko Witjaksono pun semakin dikucilkan. Namun itulah tantangan yang sebenarnya. Dan bagi Eko Witjaksono, tantangan itu justru dijadikannya sebagai peluang untuk melangkah lebih tegar dan kuat dalam berpijak.

Eko Witjaksono menikah dengan Mice Apralistina pada tahun 1992. Bersama wanita kelahiran Lahat, Sumatera Selatan ini, Eko Witjaksono mulai merajut kehidupan keluarganya, termasuk dengan tiga putra-putrinya, Achmad Fazri Abiyoso (18), Diah Permata Restiana Putri (15), dan Achmad Zuhryansyah Parikesit (13). Perlahan tapi pasti, Eko Witjaksono mulai menanamkan benih kebangsaan dan solidaritas sosial kepada istri dan anak-anaknya. Sikap politiknya pun semakin kuat, terutama dalam upaya memperjuangkan hak-hak politik rakyat, walau sebagian rekan sejawatnya kerap menilainya sebagai kekakuan dalam bersikap. Tapi itulah Eko Witjaksono yang selalu tampil apa adanya dengan hati kerasnya. “Jika ingin berjuang membela hak-hak rakyat, marilah bergabung bersama saya,” ujarnya lantang. Itu pula yang membuat dirinya cukup diperhitungkan kiprahnya di internal PDI Perjuangan maupun dalam kancah politik secara luas di wilayah Jakarta Timur.

Keterwakilan perempuan

2009-01-26T13:34:00.000+07:00

Jakarta - Komisi Pemiliha Umum (KPU) bersepakat setiap tiga kursi DPR/DPRD yang diperoleh suatu parpol di sebuah daerah pemilihan (dapil) akan diberikan kepada caleg perempuan. Keputusan itu dinilasi sangat nekat.

"Itu jelas akan mengundang berbagai kontroversi dan perdebatan. Mungkin akan digugat ke Mahkamah Agung (MA)," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam rilisnya, Sabtu (24/1/2009).

Jika ini terjadi, kata Ray, konsenstrasi KPU akan terpecah. Akibatnya, bukan tidak mungkin pelaksanaan Pemilu 2009 menjadi tidak maksimal.

Karena itu, LIMA menolak dengan tegas kesepakatan KPU tersebut. Meski harus diakui keputusan MK meminggirkan salah satu jiwa UU No 10 tahun 2008. Yakni adanya keinginan yang kuat untuk memberi kesempatankepada perempuan berkiprah dalam politik.

"Tentu saja, kita tak dapat mengabaikan hal itu. Harus ada upaya yang keras dan dengan kemauan yang kuat dari berbagai pihak untuk mencari solusi bagi terakmodasinya prinsip affirmative action yang dimaksud. Tentu semau cara dan pikiran yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan peraturan kenegaraan yang lain," kata Ray.

Oleh karena itu LIMA mengusulkan partai politik melakukan moratorium politik parpol dalam bentuk kerelaan parpol untuk menyerahkan suara perolehan parpol, bukan caleg dari parpol, diserahan kepada caleg perempuan yang memperoleh suara terbanyak dalam parpol yang memperoleh kursi di dapil tersebut. Dalam ide ini, sama sekali tidak dibutuhkan perubahan apapun kecuali kesepakan parpol.

"Tidak pula perlu menunggu terlalu lama karena tak perlu ada yang dibuat sebagai dasar hukum. Lebih dari itu, moratorium ini tidak melanggar ketentuan apapun dalam UU yang sesuia dengan keputusan MK," tegas Ray. ( ken / gah )

SEJARAH PEMILU

2009-01-26T12:44:00.011+07:00

SEJARAH PEMILU ( sumber kpu.go.id )

Pemilu 1955

Pemilu 1955. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946.

Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab. Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali.

Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR.
Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara
ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :
1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam.

Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi. Namun, tidaklah berarti
bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelengga-rakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut.
Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953.
Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkom-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514.
Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

Periode Demokrasi Terpimpin. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden
untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang meminjam istilah Prof. Ismail Sunny -- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree. Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden.

Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden. Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala. kpu

LIBERALISASI

2009-01-23T14:56:00.004+07:00

Jakarta, 23 Jan 2009

Peningkatan kualitas pemilu didasari kesamaan cita bahwa pendewasaan demokrasi bangsa Indonesia dimulai dari diri sendiri untuk tidak apatis kepada partai politik.

Ingat bahwa dalam UUD 45 BAB VIIB PASAL 22E AYAT 3 ( Pada perubahan ke-3 ) termaktub, peserta Pemilihan Umum adalah Partai politik.

Jelas bahwa bila menginginkan suatu penyempurnaan tatanan kenegaraan bisa dilangsungkan melalui partai politik.Hilangkan liberalisasi yg mengedepankan peran Individu.

Eko Witjaksono

ILO: Pengangguran Dunia Tahun Ini Tambah 20 Juta Orang

2009-01-23T13:27:00.000+07:00

23/01/09 22:01

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi jumlah pengangguran di seluruh dunia akan bertambah 20 juta orang sepanjang 2009 akibat krisis kapitalisme AS yang mendunia.

"Akan banyak sekali perusahaan yang kesulitan uang, terutama yang bergantung pada kegiatan ekspor," kata Direktur Deputi ILO Jakarta, Peter van Rooij, dalam diskusi "Dampak Krisis Global Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia" di Jakarta, Jumat.

Sejumlah perusahaan yang kesulitan likuiditas itu sudah banyak yang menyatakan diri akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Kondisi ekonomi global tersebut diperparah dengan penurunan harga komoditas dan fluktuasi harga minyak di pasar internasional.

Pihaknya memperkirakan krisis memerlukan waktu setidaknya selama dua tahun untuk proses pemulihan. Itupun dengan dua ancaman yang menghadang, yaitu krisis finansial secara langsung dan terjadinya penurunan variabel lain seperti penurunan investasi, daya beli, dan ketahanan prikologis masyarakat.

Di Indonesia sendiri, Rooij memperkirakan angka pengangguran akan dirivisi pada 1,43 persen. Apabila krisis tidak melanda maka pengangguran di Indonesia hanya akan mencapai 7,44 persen. Namun sebaliknya bila terjadi krisis diperkirakan akan merangkang naik menjadi 8,87 persen.

Menurut dia, fenomena migrasi pekerjaan pun akan terjadi di mana banyak pekerja yang semula bekerja di sektor formal beralih ke sektor informal seperti UMKM.

"Sektor informal akan menerima limpahan pekerja yang kehilangan mata pencaharian dari sektor formal yang semula ditekuninya," katanya.

Sektor informal, katanya, akan mencapai 70 persen dari seluruh dunia usaha yang ada. Selain akan menampung karyawan ter-PHK, sektor tersebut juga akan menampung semakin banyak lulusan perguruan tinggi dan SLTA yang berpotensi menganggur.

Gong Xi Fa Cai 2009, Mana Angpaonya?

2009-01-23T13:11:00.000+07:00

Oleh A.A. Ariwibowo

Jakarta, (ANTARA News) - Mencius (Mengzi), filsuf China berkata, manakala kita berbuat tetapi tidak mewujudkan apa yang kita kehendaki, maka kita harus menoleh ke dalam batin, serta memeriksa diri kita sendiri secara keseluruhan.

Setelah membaca kata-kata bijak dari salah satu pengikut ajaran konfusian kondang itu, maka ada satu ungkapan menohok perhatian dan meniti keingintahuan, bagaimana peruntungan saat datangnya perayaan Tahun Baru Imlek 2009?

Sebelum memperoleh jawaban, perlu menjejak bahwa imlek tidak melulu sama dan sebangun dengan sejumlah ritual membeku yang menyeret orang untuk menangguk kemakmuran dan kesuksesan di tahun 2009, tahun bershio Kerbau.

Rumusnya, bekerja dan bekerja. Bukan justru berpidato mengenai indahnya taman bunga optimisme. Mengapa? Selain bekerja, perlu berujar dengan setengah berharap, "Gong Xi Fa Cai, dan mana angpaunya?"

Bertumpuk amplop merah berisi uang mengguyur warta Imlek 2009. Tidak peduli berapa besarnya. Terpenting adalah menjalin dan membangun kebersamaan. Lihat saja salah satu sajian andalan ketika merayakan Imlek, yakni Yee Sang.

Sajian makanan ini berisi belasan sayuran dengan campuran campuran wijen, salmon mentah, kacang bakar tumbuk, minyak, kayu manis, dan merica. Yee sang juga dilengkapi kerupuk mirip pangsit berukuran 1x1 sentimeter.

Asyiknya, hidangan ini dinikmati beramai-ramai. Jika tidak, ritual menyantap Yee Sang jadi hambar.Selain menerima angpau, mengapa melirik sajian di atas meja, siap santap memanjakan lidah?

Dirimu adalah makananmu. Ungkapan dari langit pemikiran posmodernisme ini menyasar kepada mereka yang bergelut di samudera bisnis bahwa tahun ini merupakan masa berefleksi.

Meski terhela kerbau keberuntungan dan terguyur hujan yang dipercaya sebagai melimpahnya berkah dan rejeki pada masa mendatang, pebisnis disarankan lebih berhati-hati, lebih berhikmat.

Menurut ahli Feng Shui, Akino W. Azzaro, tahun Kerbau Tanah banyak dipengaruhi oleh profil baik dari kerbau yang identik dengan sifat kerelaan, penerimaan dan permenungan.

"Orang mau bergerak susah. Kalau merencanakan sesuatu lebih baik yang ada hubungannya dengan aktivitas perenungan, kerelaan. Tahun ini, buatlah perencanaan lebih berhati-hati, selektif dan rasional," katanya dalam harian Bisnis Indonesia.

Bagaimana membaca perjuangan puluhan pedagang pernak pernik keperluan Imlek di kawasan Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, apalagi ada yang menggelar obat-obatan, voucer pulsa telepon, dan menjual kue keranjang yang dikemas dalam ukuran kecil?

Surya Hermanto (53), Sekretaris Kelenteng Hian Thian Siang Tee Bio di belakang Pasar Palmerah, menyatakan, tahun kerbau adalah tahun kerja keras. Katanya, pada tahun kerbau, menurut perhitungan nenek moyang, ada beberapa shio yang harus diwaspadai.

Shio ini akan mengalami qiong (ketidakberuntungan) pada tahun kerbau. Shio kerbau, kambing, anjing, dan naga adalah shio yang akan mengalami qiong besar. Sedangkan shio ayam, babi, dan ular akan mengalami qiong kecil.

"Jangan biarkan persoalan kecil menjadi besar. Sabar hati dan mengalah akan mengurangi qiong yang mungkin terjadi. Begitu juga harus menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan kerabat,? kata Surya dalam laman Kompas.

Mencintai

Selain aroma kebersamaan, ada aroma kesederhanaan dan kecintaan, ketika merayakan Imlek 2009.

"Imlek bukan untuk berhura-hura bagi umat, tetapi guna merefleksikan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dan bangsa ini," kata Ketua Bidang Kerohanian Tempat Ibadah Tri Dharma Kelenteng Liong Hok Bio Kota Magelang Tedy Hartanto Tamsil di Magelang, Kamis (22/1).

Ketika melafalkan Gong Xi Fa Cai, ketika memberi dan menerima angpao, maka ada radius makna yang menancap pada bawah sadar bahwa roda kehidupan berputar antara keberuntungan dan ketidakberuntungan.

Kalau di negeri asalnya, China, Imlek berarti pula pulang kampung, maka Imlek 2009 mengajak manusia untuk pulang kampung menjadi pribadi unggul. Bagi Mencius, pribadi unggul adalah "pribadi jen".

Dalam buku "Simple Confucianism", Alexander Simpkins dan Annellen Simpkins menulis, jen membedakan manusia dengan hewan, yakni kemampuan untuk berperilaku dengan murah hati, kasih sayang, mencintai dan menghormati orang lain.

Mencius percaya bahwa manakala kita mencintai dan dengan tulus menghormati kemanusiaan, maka kebaikan akan dikembalikan kepada kita. "Manusia yang manusiawi itu mencintai dan mengasihi sesama. Orang yang mencintai sesama, pada gilirannya akan dihormati oleh sesamanya."

Di mata kaum Konfusian, praktik menjadi pribadi jen dimulai dari keluarga, terutama orangtua. Kepatuhan anak kepada orangtuanya merupakan nilai penting di mata kaum Konfusian, meski anak masih perlu bertanya kepada orangtuanya, mana angpaonya?

Pengajar filsafat China di STF Drijarkara, JA Hendra Sutedja SJ menulis, sistem moral Konfusian bekerja dalam "Hao ran zhi qi." Maksudnya, daya yang menggerakkan unsur-unsur kodrat manusia, yakni gerak yang muncul dalam tampilan hati yang kasat mata, misalnya kemanusiaan (ren), kebenaran (yi), kebijaksanaan (zhi). Semuanya terangkum dalam sikap yang terarah kepada orang lain (li).

Tanggungjawab manusia berada dalam konteks sosial, dalam relasinya dengan manusia lain (zai qin min).

Apakah kehadiran manusia menjadi berkah bagi sesamanya? Apakah motivasi tindakannya selalu demi kebaikan orang lain?

Gong Xi Fa Cai 2009: akuilah dan terimalah dunia dengan pijar kerja dalam terang semangat kebersamaan. Gong Xi Fa Cai 2009: segalanya demi kemuliaan dan kecintaan akan orang lain.(*)

Transjakarta yang Semakin Merana

2009-01-17T13:39:00.001+07:00

17/01/09 08:18

Oleh Panca Hari Prabowo

Jakarta (ANTARA News) - Lima tahun yang lalu, 15 Januari 2004, proyek ambisius yang menjadi bagian dari Pola Transportasi Makro (PTM) Ibukota yaitu Bus Rapid Transit yang diberi nama TransJakarta diluncurkan.

Peluncuran yang sekaligus pengoperasian koridor pertama yang menghubungkan Blok M dengan kawasan kota lama Jakarta, langsung mendapat berbagai tanggapan bahkan kecaman dan Sutiyoso yang menjabat sebagai Gubernur DKI waktu itu menjadi sasaran kritikan.

"Para pengguna mobil pribadi agar berkorban untuk kepentingan bersama, khususnya pada saat pembangunan dan awal pengoperasian busway," kata Sutiyoso saat meresmikan fasilitas tersebut.

Jakarta dengan luas 656 kilometer persegi, tingkat kemacetan lalu lintasnya semakin hari kian parah seperti dikeluhkan banyak warganya.

Pada 2004 saja, jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di DKI Jakarta sudah lebih dari 4,.5 juta dengan komposisi 1,36 juta mobil, 399,6 ribu truk, 255,3 ribu bus dan 2,53 juta sepeda motor.

Dengan jumlah kendaraan yang kian hari kian bertambah, tidak mengherankan jalan-jalan di Jakarta terasa semakin sempit.

Program penyediaan angkutan massal yang dipayungi oleh benang merah PTM atau Pola Transportasi Makro pun dijalankan, salah satunya pembangunan jalur busway 15 koridor yang selesai pada 2010.

Pada tahun itu diharapkan telah ada 15 koridor busway, dua koridor Light Rapid Transportation (monorail) green line dan blue line dan satu jaringan angkutan sungai atau Waterway.

Sekarang tujuh koridor sudah terwujud masing-masing koridor I (Blok M-Kota), koridor 2 (Harmoni - Pulogadung), koridor 3 (Harmoni - Kalideres), koridor 4 (Pulogadung - Dukuh Atas), koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol), koridor 6 (Ragunan - Kuningan) dan koridor 7 (Kampung Melayu - Kampung Rambutan).

TransJakarta sebagai salah satu transportasi modern di Jakarta pada perjalanannya sejak 2004 hingga 2009 mendapat respon positif dari sebagian masyarakat terutama yang menginginkan transportasi yang aman, nyaman dan cepat.

Namun, dalam refleksi lima tahun TransJakarta yang dikeluarkan oleh Institut Studi Transportasi (Instran) dinyatakan bahwa pelayanan dan operasional TransJakarta semakin menurun dari tahun ke tahun.

"Kondisi pelayanan TransJakarta pada awal Januari 2009 ini menjunjukkan trend menurun," kata Direktur Instran Darmaningtyas.

Penurunan itu terlihat dari jarak kedatangan antar bus di halte yang belum konsisten, yang semula ditargetkan antara lima menit hingga 10 menit antara halte, molor menjadi 25 menit bahkan ada yang 30 menit.

"Data headway dari koridor 7 bahkan hingga 25 menit. Pada koridor lain kondisinya sama. Meskipun headway tidak selama itu namun karena kondisi penumpang yang penuh mengakibatkan calon penumpang tidak bisa masuk ke bus sehingga menunggu dalam waktu yang cukup lama," paparnya.

Sejumlah Kelemahan

Instran juga mencatat sejumlah kelemahan pelayanan TransJakarta yang kerap ditemui di lapangan. Yang pertama adalah terjadinya kerusakan destinition voice sehingga merugikan penumpang yang belum familiar dengan jalur tersebut karena tidak tahu sudah sampai mana perjalanannya.

"Hal yang kedua adalah waktu antre menunggu bus yang bisa memakan waktu hingga satu jam karena terlalu penuhnya penumpang yang ada di dalam bus. Karenanya armada perlu ditambah," kata Darmaningtyas.

Kelemahan lain yang masih ditemui adalah pada koridor 4 dan seterusnya masih digunakan sistem tiket manual yang bisa menyebabkan ketidakakuratan penghitungan penumpang dan juga pemasukan dari tiket.

"Hal lain adalah di beberapa koridor hanya melayani penumpang hingga pukul 21.00 WIB padahal ketentuannya adalah 22.00 WIB," katanya.

Demikian juga sejumlah fasilitas di halte TransJakarta terlihat mulai mengalami kerusakan antara lain adanya lempengan besi yang hilang dan juga atap halte yang mulai rusak.

Keluhan mengenai masuknya kendaraan lain ke jalur TransJakarta juga mencuat. Hal itu ditengarai menjadi salah satu penyebab keterlambatan kedatangan bus TransJakarta karena jalur mereka tidak steril dari kendaraan umum maupun pribadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Instran memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga para pemangku kepentingan dalam operasional TransJakarta.

Instrans menyatakan perlunya komitmen yang lebih tinggi dari Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan operasional bus yang berlambang Elang Bondol, hewan yang konon khas Jakarta itu.

Sejumlah pihak yang memiliki kewenangan juga didesak untuk mewujudkan jalur TransJakarta yang steril dari kendaraan pribadi.

"Adalah tantangan bagi Pemda DKI untuk terus menjaga performance busway agar tetap layak jadi percontohan. Oleh sebab itu sterilisasi jalur dari kendaraan lain harus dilakukan agar perjalanan busway tidak mengalami hambatan," tegas Darmaningtyas.

Instrans juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengoperasikan tiga koridor baru masing-masing koridor 8 (Lebak Bulus-Harmoni), koridor 9 (Pluit-Pinang Ranti) dan koridor 10 (Cililitan - Tanjung Priok).Keberadaan feeder atau angkutan pengumpan juga dinilai penting oleh lembaga tersebut. "Menunda perbaikan pelayanan busway akan merugikan Pemda DKI Jakarta sebagai pihak yang membangun tanpa perencanaan matang, karena itu perbaikan pelayanan perlu segera dilakukan," tegas Darmaningtyas.

Perilaku Penumpang

Selain pelayanan TransJakarta yang terus menuai keprihatinan, saat ini perilaku penumpang yang negatif pun turut memberi andil pada ketidaknyamanan menggunakan moda transportasi tersebut.Kebiasaan menyerobot saat antri masuk bus dan juga keengganan penumpang untuk mengisi ruang kosong di bus sehingga menumpuk di depan pintu keluar bus merupakan pemandangan yang semakin biasa di halte-halte TransJakarta.Ketua Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta Edi Toet Hendratno mengatakan, pendidikan perilaku penumpang sangat tergantung pada profesionalitas dan menetapan standar pelayanan oleh Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta selaku pengelola moda transportasi yang kerap menjadi kebanggaan pemerintah DKI itu."Untuk pendidikan perilaku penumpang bisa dilakukan bila operatornya memahami bagaimana pelayanan prima, otomatis masyarakat akan dididik. Misalkan petugas pengawas di atas Transjakarta orangnya acuh tak acuh, penumpangnya juga ikut ngawur," katanya.Untuk memperbaiki hal tersebut, Edi menyarankan agar pihak BLU TransJakarta tidak tinggal diam dan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana berperilaku saat menggunakan bus TransJakarta, dari kebiasaan untuk antre, tidak menunda masuk ke dalam bus hingga membiasakan diri tidak makan dan minum di dalam bus."Pendidikan yang efektif bagi penumpang yang pertama disipin melalui penegakannya. Yang kedua penyuluhan bagi masyarakat bisa di dalam halte atau di busnya, seperti di pesawat terbang, itu tidak mahal dan pemerintah daerah punya kewajibanl untuk edukasi itu," paparnya.Edi kemudian mencontohkan BLU TransJakarta dengan bantuan Pemprov DKI Jakarta dapat menggunakan media televisi plasma di setiap halte untuk memutar program yang berisi tentang perilaku yang baik saat menggunakan TransJakarta sehingga saat menunggu di halte, warga dapat melihatnya."Bisa juga di dalam bus seperti seperti di pesawat yaitu menggunakan televisi kecil dan memperagakan bagaimana perilaku yang baik atau dengan rekaman suara secara berulang selama perjalanan," katanya.Edi menegaskan, perilaku masyarakat saat berlalu lintas merupakan cerminan bagaimana budaya masyarakat itu sendiri.(*)
COPYRIGHT © 2009

SEJARAH PDI PERJUANGAN

2009-01-16T17:48:00.012+07:00

( sumber pdi-perjuangan_28-owner )

Bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat. Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal 29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah. Bung Karno, Maskun, Supriadinata dan gatot mangkupraja ditangkap. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Raad van Justitie tanggal 17 April 1931, mereka dipidana penjara. Keputusan ini diartikan mencap PNI sebagai suatu organisasi yang terlarang. Setelah tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik. Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946 di Kediri PNI dibentuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia atau di kenal dengan Serrindo pada waktu itu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri. Fusi ini terjadi ketika ada Konggres Serrindo yang pertama di Kediri. Dalam Kongres tersebut PNI dinyatakan memiliki ciri Sosio-Nasionalisne-Demokrasi yang merupakan asas dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Karno untuk menghilangkan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Pengunaan asas ini diasosiasikan sebagai "kebangkitan kembali PNI 1927" yang pernah didirikan Bung Karno
Ideologi partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme, sebuah istilah yang di bangun atau dipakai oleh beliau ketika beliau melakukan kunjungan ke salah satu daerah di Jawa Barat dan bertemu dengan seorang petani yang namanya Marhaen
PNI merupakan partai pemenang pemilu nomor satu dalam pemilu tahun 1955 dengan komposisi suara kurang lebih 22,3%. Basis sosial dari partai ini pertama-tama adalah masyarakat abangan di Jawa. Kekuatan mobilisasi terletak pada penguasaan atas birokrasi dan yang kedua adalah para pamong praja, lurah dan para kepala desa. Ini menjelaskan kenapa Golkar mengambil alih itu, PNI ambruk secara total. Ketika dukungan cukup merata menyebar di seluruh Indonesia, ketika di beberapa propinsi yang sangat terbatas seperti di Aceh, Sumatra Barat, dimana pendukung PNI itu jumlahnya kurang dari 0,7%. Di kawasan Jawa di bagian sebelah utara Bandung PNI tidak pernah mendapatkan basis dukungan yang kuat. Itu merupakan daerah Islam atau daerah Masyumi. Di Bandung daerah selatan itu merupakan kantong utama. Jawa Tengah adalah kantong-kantong utama, dan kontestan yang paling serius itu datang dari Partai Komunis Indonesia yang berada di beberapa daerah segitiga seperti Jelanggur dan seterusnya. Blitar bagian selatan dan sebagainya.

2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto. Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar.

3. Partai Katolik
Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai ini pada tahun 1917-an itu sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S. Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara (1,11%) sehingga di DPR mendapat 3 kursi.

4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirnya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955. Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih melalui pemilu dan duduk di Konstituante

IPKI didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum pemilu tahun 1955 yang berlangsung bulan September. Waktu itu, Jenderal Besar Nasution yang berpangkat kolonel, terlibat pada peristiwa yang sangat terkenal yaitu peristiwa 27 Oktober.

Peristiwa 27 Oktober ini adalah sebuah peristiwa dimana tentara melakukan upaya untuk memaksa Bung Karno membubarkan parlemen. Mereka datang ke istana, gerombolan tentara yang sangat banyak dengan tank, meriam diarahkan ke depan istana, dan meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan parlemen, karena parlemen dianggap telah mengintervensi persoalan internal tentara. Nasution dipanggil, usianya baru 33 tahun dan disuruh kembali untuk memikirkan tindakannya, di copot jabatannya, antara Oktober 1952 sampai nantinya dia dikembalikan pada jabatannya pada tahun 1955. Selama tiga tahunan itu Nasution berfikir sangat serius. Bung Karno tidak bisa dilawan. Diantara tahun-tahun inilah Nasution kemudian mendirikan IPKI.

Dalam pertemuan sangat tertutup antara wakil IPKI dengan Soeharto pada tahun 1971. Dua tokoh IPKI yang besar atau salah satu tokoh IPKI yang besar, mantan Bupati Madiun, Achmad Sukarmadidjaja almarhum, mengatakan bahwa IPKI tidak mungkin hidup di dalam gerombolan partai-partai yang punya ideologi aneh-aneh dan ingin bergabung dengan golongan karya atau menjadi partai sendiri.

Kedekatan dengan Golkar, menjelang Deklarasi PDI 1973 IPKI pernah berpikir untuk bergabung ke Golkar. Tanggal 12 Maret 1970 Presiden Soeharto memberi jawaban atas permintaan Achmad Sukarmadidjaja bahwa IPKI bisa bergabung ke Golkar dengan syarat harus membubarkan diri lebih dahulu. IPKI cukup spesifik dan memiliki dukungan yang konkrit menurut pemilu 1955 kecuali sedikit di Jawa Barat, demikian juga dengan Murba. Hanya memiliki dukungan yang sangat sedikit di Jawa Barat kurang lebih 290.000-an orang. Pada Pemilu 1971 IPKI hanya mampu memperoleh 388.403 (0,62 %) sehingga tidak mendapat satupun kursi di DPR.

5. Murba
Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka.

Menurut data Kementrian Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" seri Pepora No. 8, Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri". Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme

Meski program Murba membela rakyat kecil dan kaum tertindas, dukungan riil rakyat terhadap Murba kurang begitu kuat. Terbukti dalam Pemilu 1971 partai ini tidak memperoleh satu pun kursi di DPR karena hanya mampu meraih 48.126 suara (0,09 %).

Proses fusi terjadi sebenarnya hanya untuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Gagasan agar supaya fusi untuk pertama kali tahun 1970. Tepatnya 7 Januari tahun 1970. Soeharto memanggil 9 partai politik untuk melakukan konsultasi kolektif dengan para pimpinan 9 partai politik tersebut. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih tentram lebih damai bebas dari konflik agar pembangunan ekonomi bisa di jalankan. Partai politik dikelompokan ke dalam dua kelompok, kelompok pertama disebut kelompok materiil spirituil yang menekankan pada aspek materiil dan kedua adalah spirituil materiil yang menekankan pada aspek spiritual. Kelompok materiil spirituil menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan kelompok spirituil materiil itu kemudian menjadi Partai Persatuan pembangunan.

Setelah diskusi-diskusi seperti itu tokoh-tokoh partai coba mulai bertemu dan mulai mendiskusikan gagasan ini. Pertemuan kemudian berlanjut pada tanggal 27 Februari 1970 Soeharto mengundang lima partai politik yang dikategorikan kelompok pertama yaitu PNI (Partai Nasiona Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dan Murba. Ide pengelompokan yang dilontarkan Soeharto menjadi perhatian masyarakat umum dan ditengah-tengah proses pengelompokan tersebut berkembang rumor yang sangat kuat isu pembubaran partai-partai politik jika tidak dicapai kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan sampai batas waktu 11 Maret 1971. Karena partai sangat lamban, mulai muncul gerakan di sejumlah daerah yang paling terkenal adalah di Jawa Barat. Panglima daerah di Jawa Barat pada waktu adalah Jenderal Darsono melakukan buldoser secara besar-besar ke partai di Jawa Barat. Muncul gagasan tentang dwi partai. Partai yang cuma dua di Indonesia. Dan korban paling utama pada waktu itu adalah Partai Nasional Indonesia.

Pada tanggal 7 Maret 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar di Jalan Teuku Umar No. 5 Jakarta, lima tokoh Partai yang hadir yaitu Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja (IPKI), Maruto Nitimihardjo dan Sukarni (Murba), VB Da Costa, Lo Ginting dan Harry Tjan (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo), mengadakan pertemuan dan pembicaraan mengenai pengelompokan partai. Dalam pertemuan tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya polarisasi antara kelompok Islam dan non-Islam, oleh karenanya muncul gagasan sebagai alternatif untuk mengelompokan partai menjadi lima atau empat kelompok yang terdiri dari dua kelompok muslim, satu nasionalis, satu kristen dan satu kelompok karya. Namun pemerintah Orde Baru saat itu tetap menginginkan pengelompokan sesuai yang diajukan sebelumnya hingga akhirnya gagasan yang diusulkan oleh tokoh-tokoh tersebut tidak pernah terwujud.

Pada tanggal 9 Maret 1970 pertemuan pimpinan lima partai tersebut berlanjut ditempat yang sama dengan agenda pokok yaitu penyelesaian deklarasi atau pernyataan bersama dan pokok-pokok pikiran selanjutnya. Dalam pertemuan ini berhasil membentuk tim perumus yang terdiri dari Mh. Isnaeni, M Supangat, Murbantoko, Lo Ginting dan Sabam Sirait. Tim perumus menghasilkan "Pernyataan Bersama" yang ditanda tangani oleh ketua partai masing-masing, yakni Hardi (PNI), M Siregar (Parkindo), VB Da Costa (Partai Katolik), achmad sukarmadidjaja (IPKI) dan Sukarni (Murba).

Pada tanggal 12 Maret 1970 kembali dilakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto yang didampingi oleh Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono. Dari pihak partai politik hadir Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja dan M Supangat (IPKI), Maruto Nitimihardjo (Murba), VB Da Costa dan Lo Ginting (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo).

Pada tanggal 24 Maret 1970 para pemimpin parpol tersebut kembali melakukan pertemuan di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk memperjelas keberadaan kelompok yang telah dibentuk, baik nama, sifat, pengorganisasian dan program. Hasil pertemuan tersebut akhirnya disepakati nama "Kelompok Demokrasi Pembangunan" dan dikukuhkan melalui SK No. 42/KD/1972, tanggal 24 Oktober 1972. Meskipun sebelumnya banyak muncul usulan-usulan nama yang diajukan oleh masing-masing partai, antara lain oleh Lo Ginting (Partai Katolik) yang mengusulkan nama "Kelompok Demokrasi Kesejahteraan" atau "Kelompok Kesejahteraan Kerakyatan". Maruto Nitimihardjo (Murba) mengusulkan nama "Kelompok Gotong-Royong", karena kata "gotong royong" dianggap merupakan perasaan pancasila dan dapat menghindari polarisasi. Usep Ranawidjaja (PNI) keberatan karena bisa ditafsirkan dan dikaitkan dengan Orde Lama. M Supangat (IPKI) mengusulkan dibentuk "Badan Kerjasama" sebagai sifat pengelompokan yang dinamakan "Kelompok Pembangunan". Sabam Sirait (Parkindo) mengusulkan nama "Kelompok Demokrasi dan Pembangunan" atau "Kelompok Sosial Demokrat".

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 tepat jam 24.00 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) yang mengadakan pembicaraan sejak jam 20.30 di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta, Kelompok Demokrasi dan Pembangunan melaksanakan fusi 5 Partai Politik menjadi satu wadah Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia meskipun pada awal fusi sebenarnya muncul 3 (tiga) kemungkinan nama untuk fusi menjadi :
1. Partai Demokrasi Pancasila
2. Partai Demokrasi Pembangunan
3. Partai Demokrasi Indonesia

Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaitu MH. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili Partai Nasional Indonesia, A. Wenas dan Sabam Sirait Mewakili Partai Kristen Indonesia, Beng Mang Rey Say dan FX. Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, S. Murbantoko R. J. Pakan mewakili Partai Murba dan Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Mh. Sadri mewakili Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dengan dideklarasikannya fusi kelima partai tersebut, maka lahirlah Partai Demokrasi Indonesia.

Setelah deklarasi fusi tersebut, selanjutnya untuk memenuhi poin 3 Deklarasi fusi, dibentuk tim penyusun Piagam Perjuangan, AD/ART, struktur organisasi dan prosedur yang diperlukan melaksanakan fusi tersebut. Tim yang dikenal sebagai Tim 10 itu semula diketuai Sunawar Sukowati (PNI) tapi kemudian diganti Sudjarwo (PNI) karena penugasan Sunawar sebagai duta besar.

Pada tanggal 13 Januari 1973 Majelis Pimpinan Partai (MPP) terbentuk, Sabtu 14 Januari 1973 jam 01.20 pagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berhasil menyusun struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat sampai terselenggaranya Kongres Nasional. Susunan kepengurusan DPP PDI sebagai berikut :
I. MAJELIS PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 25 orang) :
II. DEWAN PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 11 orang)

DPP PDI bersama Tim 10 pada tanggal 8-10 Juni 1973 di Cibogo Bogor berhasil menyelesaikan AD/ART PDI dan telah disahkan dalam rapat DPP PDI tanggal 26 Juli 1973 serta dikukuhkan dalam rapat MPP PDI di kediaman hasyim Ning pada tanggal 4 Agustus 1973. Sementara Piagam dan Program Perjuangan Partai dikukuhkan dalam rapat MPP PDI tanggal 19-20 September 1973.

Untuk memenuhi poin 4 Deklarasi Fusi, kelima partai yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba mengadakan forum internal masing-masing partai. PNI menyelenggarakan Munas tanggal 27-28 Januari 1973 di Jakarta yang memutuskan bahwa masalah fusi dengan partai-partai lain tidak dipersoalkan dan menyetujui kebijakan DPP PNI dalam menghadapi fusi. Parkindo mengadakan Sidang Dewan Partai VII yang diperluas pada tanggal 8-10 Juli 1973 di Sukabumi hasilnya menyetujui kebijakan DPP Parkindo berfusi dalam PDI. Partai Katolik melaksanakan Sidang Dewan Partai yang diperluas pada tanggal 25-27 Februari 1973 di Jakarta dan hasilnya menyetujui kebijakan DPP untuk berfusi. IPKI melaksanakan Musyawarah Dewan Paripurna Nasional IV di Tugu-Bogor pada tanggal 25-27 mei 1973 dan Murba melaksanakan Sidang Dewan Partai pada tanggal 1-3 Agustus 1973 yang masing-masing menyetujui kebijakan DPP nya untuk berfusi.

Terbentuknya DPP diiringi terbentuknya kepengurusan Cabang (kepengurusan tingkat kabupaten) sebanyak 154 Cabang. Tahun 1974 kepengurusan Cabang bertambah 77 Cabang, tahun 1975 bertambah 20 Cabang, tahun 1976 bertambah 6 Cabang.

Musyawarah nasional adalah bentuk pertemuan besar PDI yang pertama pasca fusi. Setelah mendapat restu Presiden Soeharto tanggal 18 Juni 1973 dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 19 Juni 1973, DPP PDI melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas). Dalam praktik, Munas I ini mengambil nama "Konpernas" (Konsultasi dan Penataran Nasional) di Jakarta tanggal 20-24 september 1973. Konpernas dihadiri utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), MPP, Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu), Anggota Fraksi PDI di DPR, dan tokoh-tokoh Pemerintah seperti mayjen Ali Murtopo, Mayjen Subiyono (Wakil Dephankam), JB sumarlin (Wakil Bappenas), Mayjen Sunandar (Wakil Mendagri), Sulaiman (Wakil Menlu) dan Prof Sunario (Wakil Dewan Harian Angkatan 1945).

Kongres I PDI berlangsung dari tanggal 12 - 13 April 1976. Pelaksanaan Kongres I ini sempat tertunda-tunda akibat adanya konflik internal. Di dalam Kongres I ini intervensi pemerintah sangat kuat, pemerintah memplot Sanusi Hardjadinata agar terpilih. Dan hasilnya Sanusi Hardjadinata terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Susunan DPP hasil Kongres I yang susunan personalianya sudah disempurnakan atas kesepakatan antara Mh Isnaeni dan Sunawar.

Kepengurusan tersebut karena adanya konflik diantara pengurus DPP, maka pada tanggal 16 Januari 1978, susunan DPP PDI hasil penyelesaian politik bersama Bakin.Kongres II dilaksanakan pada tahun 1981 di Jakarta, meskipun ada penolakan dari "Kelompok Empat" (Usep, Abdul Madjid, Walandauw dan Zakaria Ra'ib) yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Kongres II kepada pemerintah. Namun Kongres II PDI tetap berlangsung pada tanggal 13-17 Januari 1981 mengambil tema : "Dengan Menggalang Persatuan dan Kesatuan Dalam Rangka Memantapkan Fusi, Meningkatkan Peranan dan Partisipasi PDI Untuk Mensukseskan Pembangunan".Di dalam Kongres II ini campur tangan pemerintah semakin kuat. Meskipun ada keberatan terhadap pelaksanaan Kongres tersebut, Kongres II PDI tetap berjalan. Pemerintah tetap mengizinkan penyelenggaraan Kongres tersebut dan Presiden Soeharto yang membuka acara Kongres II PDI.Di dalam Kongres II PDI menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantara partai-partai pendukung PDI yang berkonflik. Kongres II PDI akhirnya menyepakati bahwa fusi telah tuntas. Pasca Kongres II PDI konflik internal masih terjadi yaitu perselisihan antara Hardjanto dengan Sunawar. Kelompok hardjanto mendesak diselenggarakannya Kongres Luar Biasa sedangkan Kubu Sunawar hanya menghendaki Munas. Kubu Sunawar menginginkan Kongres III PDI diselenggarakan setelah pemilu 1987, sementara kubu Hardjanto menginginkan sebelum Pemilu. Akhirnya Kongres III PDI diselenggarakan sebelum Pemilu yaitu pada tanggal 15-18 April 1986 di Wisma haji Pondok Gede, Jakarta. Kongres III dapat diselenggarakan karena Sunawar Soekawati meninggal dunia. Di dalam Kongres ini semaki menegaskan kuatnya ketergantungan PDI pada Pemerintah. Kongres III PDI gagal dan menyerahkan penyusunan pengurus kepada Pemerintah. Pada waktu itu yang berperan adalah Mendagri Soepardjo Rustam, Pangab Jenderal Benny Moerdani dan Menteri Muda Sekretaris Kabinet Moerdiono.

Konflik internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan. Kongres IV PDI diselenggarakan tanggal 21-25 Juli 1993 di Aula Hotel Tiara, Medan, Sumatera Utara dengan peserta sekitar 800 orang. Dalam Kongres tersebut muncul beberapa nama calon Ketua Umum yang akan bersaing dengan Soerjadi, yakni Aberson Marle Sihaloho, Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeritno dan Tarto Sudiro, kemudian muncul nama Ismunandar yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta. Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung Pemerintah. Tarto Sudiro maju sebagai calon Ketua Umum didukung penuh oleh Megawati Soekarnoputri. Saat itu posisi Megawati belum bisa tampil mengingat situasi dan kondisi politik masih belum memungkinkan.Kongres IV PDI di Medan dibuka oleh Presiden Soeharto dan acara tersebut berjalan lancar. Namun beberapa jam kemudian acara Kongres menjadi ricuh karena datang para demonstran yang dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea mencoba menerobos masuk ke arena sidang Kongres namun dihadang satuan Brimob. Acara tetap berlangsung sampai terpilihnya kembali Soerjadi secara aklamasi sebagai Ketua Umum, namun belum sampai penyusunan kepengurusan suasana Kongres kembali ricuh karena aksi demonstrasi yng dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk ke arena Kongres. Kondisi demikian membuat pemerintah mengambil alih melalui mendagri Yogie S Memed mengusulkan membentuk caretaker. Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI jatim pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan resmi caretaker DPP PDI .

Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dukungan tersebut muncul dari DPC berbagai daerah yang datang kekediamannya pada tanggal 11 September 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang berasal dari 70 DPC. Mereka meminta Megawati tampil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Dukungan terhadap Megawati semakin kuat dan semakin melejit dalam bursa calon Ketua Umum DPP PDI. Muncul kekhawatiran Pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah tidak ingin Megawati tampil dan untuk menghadang laju Megawati ke dalam bursa pencalonan Ketua Umum, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1993 yang diadakan dalam rangka persiapan KLB muncul larangan mendukung pencalonan Megawati.

Kendati penghadangan oleh Pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto.

Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD dan juga caretaker untuk menyelenggarakan Munas dalam rangka membentuk formatur dan menyusun kepengurusan DPP PDI. Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui oleh Pemerintah namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Disamping itu kelompok Soerjadi sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.

Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri menolak tegas diselenggarakannya "Kongres", kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat orang deklaratir fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid dan Beng Mang Reng Say mengadakan jumpa pres menolak Kongres.

Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan didukung penjagaan yang sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan panser. Pagar Asrama Haji tempat kegiatan berlangsung ditinggikan dengan kawat berduri setinggi dua meter. Disamping itu di persimpangan jalan dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk terhadap orang-orang yang melintas.

Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad, demontrsi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan "Peristiwa Gambir Berdarah".

Meskipun masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997. Tanggal 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi selaku Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok.

Masa pendukung Megawati mengadakan "Mimbar Demokrasi" dihalaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa "Sabtu Kelabu 27 Juli" yang banyak menelan korban jiwa.

Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah pantauan Pemerintah. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil Pemilu menunjukan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDI merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati.Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI dibawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyat". Karena selama kegiatan Kongres berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan di lapangan Kapten Japa, Denpasar sampai acara penutupan Kongres, jalan-jalan selalu ramai dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.

Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.

Didalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalananya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke - 4.

Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI.Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah. Menjelang Kongres I PDI Perjuangan, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nama yang muncul antara lain Dimyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kota Jayapura dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimyati Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kota Banjarmasin mengusulkan Eros Jarot sebagai KetuanUmum DPP PDI Perjuangan.Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke - 5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke - 5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan.Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara diurutan kedua dengan 109 kursi di DPR. Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Kongres ini selesai 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005.

Menjelang Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan, sudah banyak muncul nama-nama yang akan maju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan antara lain Guruh Soekarnoputra yang digagas oleh Imam Mundjiat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro dan Sophan Sophiaan.Masing-masing calon tersebut giat melakukan penggalangan kekuatan di daerah. Disamping itu kelima calon tersebut beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan di beberapa hotel di Jakarta salah satunya pertemuan di Sahid Jaya Hotel. Di kemudian hari kelima calon ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah yang dinamakan "Kelompok Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan" yang mengusung satu nama calon Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yaitu Guruh Sukarno Putra.Di dalam sidang paripurna pertama, sidang sempat ricuh saat pembahasan tata tertib yang diikuti beberapa peserta walk out dari arena sidang. Namun sidang paripurna tetap berlangsung setelah Ir. Sutjipto selaku pimpinan sidang mengajukan penawaran kepada peserta yang menolak Pasal 7 tata tertib untuk berdiri dan yang menyetujui tetap duduk, ternyata dari 1822 peserta hanya beberapa orang yang berdiri dan sidang dilanjutkan kembali.

Kongres II PDI Perjuangan akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010. Susunan pengurus DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan sebagai berikut :

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Sekretaris Jendral : Ir. Pramono Anung W.

Wakil Sekjen Bidang Internal : Mangara M. Siahaan

Wakil Sekjen Bidang Eksternal : Agnita Singedekane Irsal

Wakil Sekjen Bidang Fungsi Pemerintahan : Sutradara Gintings

Bendahara : Philip Widjaja

Wakil Bendahara Bidang Dana : Daniel Budi Setiawan

Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi Kekayaan : NGA. Sukma Dewi Djakse

Bidang Internal

Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu : Tjahjo Kumolo

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Suwarno

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Alexander Litaay

Ketua Bidang Sumberdaya dan Dana : Murdaya Poo

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat & Media : Panda Nababan

Bidang Eksternal

Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa & Olahraga : Maruarar Sirait

Ketua Bidang Buruh Tani & Nelayan : Jacob Nuwawea

Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : Guruh Soekarno Putra

Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah & Koperasi : Ir. Mindo Sianipar

Ketua Bidang Agama & Kerohanian : Prof.Dr.Hamka Haq

Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan : Dudhie Makmun Murod

Ketua Bidang Informasi & Komunikasi : Ir. Daryatmo Mardiyanto

Ketua Bidang Lingk Hidup & Pengabdian Masyarakat : Sonny Keraf

Bidang Fungsi Pemerintahan

Ketua Bidang Keamanan dan Pertahanan : Theo Syafei

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat : Adang Ruchiyatna

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Ir. Emir Moeis

Ketua Bidang Luar Negeri : Dr. Arief Budimanta

Ketua Bidang Dalam Negeri / Otonomi Daerah : Ir. Sutjipto

Ketua Bidang Hukum & Hak Azasi Manusia : Firman Jaya Daeli

Pada tanggal 25 April 2005, kepengurusan DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan dilaporkan ke Departenmen Kehakiman dan HAM dan pada tanggal 30 Mei 2005 Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan nomor : M-01.UM.06.08 Tahun 2005 yang menerima perubahan kepengurusan dan AD-ART hasil Kongres tersebut.

Eko Witjaksono PDIP

Riwayat Pekerjaan

2009-01-15T21:02:00.007+07:00

1989-1992 : PT. Masterina Keramika Pratama, sebagai Engineering Supervisor

1992-1996 : PT. Serinco Djaya Marmer Industries, Sebagai Maintenace Foremen

1996-2001 : PT.Cahayaputra Asa Keramik, Sebagai Asistan Manager ( Ka. Bag. Engineering )

2002-sekarang : Direktur PT. Tirtosentono Reka Mandiri

Pengalaman di Partai

2009-01-15T21:01:00.007+07:00

1987 : Saksi PDI di TPS Pada PEMILU 1987

1992 : Saksi PDI di TPS Pada PEMILU 1992

1997 : Saksi PDI di TPS Pada PEMILU 1997

1998-2002 : Pengurus Anak Ranting PDI Perjuangan RW 01 Kel Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur. Jabatan Bendahara

2002-2005 : Pengurus Ranting PDI Perjuangan Kelurahan Pinang Ranti, Kec. Makasar Jakarta Timur. Jabatan Ketua

2005-2010 : Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kec. Makasar Jakarta Timur. Jabatan Ketua

2007 : Anggota Panitia HUT ke-34 PDI Perjuangan DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur
2010-sekarang : Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai wakil sekretaris bisang internal.

Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan

2009-01-15T20:58:00.005+07:00

1984-1988 : Anggota Resimen Mahasiswa Batayon-VII Universitas Indonesia Kompi-D Politeknik.
-Dan Binjas
-Staff Kompi Markas

1985 : Panitia Politeknik Exhibition, Balairung
UI, Depok

1987 : Anggota Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik UI

Pendidikan Non Formal

2009-01-15T20:56:00.006+07:00

1984 : Latihan Dasar Kemiliteran di KODAM V Jaya

1984 : Penataran P4, oleh BP7-DKI

1992 : Pelatihan Supervisi Tenaga Kerja Program 6 Minguu di PT. Masterina Keramika Pratama

1993 : Pelatihan Training for Trainer and Facilitator of quality Improvement Program di PT. Serinco Djaya Marmer Industries

1996 : Pelatihan Basic Managerial Skills di PT. Serinco Djaya Marmer Industries

Pendidikan Formal

2009-01-15T20:53:00.006+07:00

1971-1977 : SDN Lobang Buaya II Jakarta Timur

1978-1981 : SMPN 81 Jakarta

1981-1984 : SMAN 14 Jakarta

1984-1988 : Politeknik UI, Jurusan Teknik Elektro
2011- sekarang : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Bidang Studi Ilmu Politik

Eko Witjaksono

2009-01-15T18:37:00.008+07:00

Nama : Eko Witjaksono

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Januari 1966

Status : Kawin ( K-3 )

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl. Pinang Ranti II no. 13 Rt 013/01
Kel. Pinang Ranti, Makasar Jaktim

Telephone/HP : (021) 70138179/ 081210781087

Email : eko.witjaksono28@gmail.com

VISI dan MISI EKO WITJAKSONO

2009-01-15T12:35:00.000+07:00

Visi :

Memberdayakan Masyarakat untuk berperan aktif membangun DKI Jakarta.

Misi :

Memperjuangkan pendidikan gratis sampai dengan tingkat SLTA.
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat melalui pelayan gratis bagi masyarakat miskin dan biaya terjangkau untuk masyarakat umum.
Memanusiakan pelaku ekonomi kecil di sektor formal dan non-formal menuju ketahanan ekonomi yang mandiri.

Penjelasan:

Pendidikan sesuai dengan amanat UUD'45 pada perubahan ke empat BAB XIII pasal 31 diselenggaraan dan dibiayai oleh pemerintah", Bagi PDI Perjuangan merupakan suatu amanat yang besar. mengingat saat ini pendidikan gratis baru dapat dilaksanakan sampai tingkat SLTP, maka kami akan berupaya untuk memperjuangkan sampai tingkat SLTA. Pemikiran kami bila anak bangsa bisa bersekolah sampai tingkat SLTA dengan demikian tingkat kesejahteraan warga negara akan meningkat.
Dengan didukung tingkat kesehatan masyarakat yang baik, melalui suatu pelayanan kesehatan yang seluruhnya dikembangkan oleh negara seperti yang diamanatkan UUD'45 BAB XIV Pasal 34 ayat (2) ; (3) dan (4) Yang dimaksud, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Perwujudannya berupa :
Penajaman dan melaksanakan dengan serius ASKESKIN.
b. Mengembalikan Privatisasi Rumah Sakit Umum kembali ke fungsinya sebagai sarana sosial.
c. Meningkatkan Anggaran Kesehatan masyarakat.
d. Meningkatkan peran masyarakat sebagai ujung tombak kesehatan terpadu.
Mengatur keserasian ruang antara kesehatan lingkungan, ketertiban umum terhadap kegiatan pelaku ekonomi sektor informal. Dengan menyelaraskan atau merevisi perda-perda yg tumpang tindih dan tidak manusiawi

Penandaan Surat Suara Tetap Satu Kali

2009-01-12T14:59:00.001+07:00

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan, penandaan surat suara tetap dilakukan satu kali yakni pada kolom nama partai atau kolom nomor urut atau kolom nama calon anggota legislatif.Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan, penandaan surat suara tetap dilakukan satu kali yakni pada kolom nama partai atau kolom nomor urut atau kolom nama calon anggota legislatif.

Ketua KPU menegaskan, di Jakarta, Senin, sosialisasi penandaan surat suara ke masyarakat tidak akan berubah, meskipun nantinya terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengakomodasi penandaan sebanyak dua kali yakni pada kolom nama partai dan kolom nama caleg.

"Bahasa di Perppu, andaikata ditemukan ada dua penandaan yakni pada kolom partai dan kolom nama caleg maka itu sah," katanya.

Namun, penandaan dua kali ini tidak akan disosialisasikan ke masyarakat, termasuk pemberian tanda dengan mencoblos yang juga dianggap sah.

"Tetap sosialisasi hanya satu kali centang. Penandaan satu kali itu memudahkan dalam penghitungan suara," katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, KPU telah mengusulkan agar penandaan surat suara diatur melalui Perppu. Usulan ini diajukan menyusul masukan dari Presiden agar penandaan dapat dilakukan dua kali untuk menghindari banyaknya surat suara yang rusak.

Menurut Presiden, aturan dalam UU yang hanya menilai sah surat suara dengan tanda satu kali akan merugikan karena banyak surat suara yang akan dinilai tidak sah.

Pada periode sebelumnya pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos dua kali yakni pada kolom nama partai dan kolom calon anggota legislatif. Namun untuk pemilu 2009, UU 10 Tahun 2008 mengamanatkan agar penandaan pemungutan suara hanya dilakukan satu kali yakni pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon.

Untuk menghindari banyaknya kesalahan, maka diusulkan agar penandaan sebanyak dua kali dianggap sah dan diatur dalam Perppu.

Sementara itu, anggota KPU Jawa Timur Arief Budiman mengungkapkan KPU Provinsi telah mendapat instruksi bahwa penandaan surat suara hanya satu kali saja, seperti yang diamanatkan Undang-Undang 10/2008.

"Sejauh ini kita sosialisasi bahwa penandaan hanya satu kali saja," katanya.

Kalau dikemudian hari ada penyesuaian karena adanya Perppu maka, KPU di daerah perlu diberikan waktu yang mencukupi untuk memberikan informasi ke petugas di lapangan maupun ke publik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA

Pemerintah Tetap Keluarkan Perppu Pemilu

2009-01-12T14:54:00.000+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Meski menuai kontroversi dan penolakan, pemerintah tetap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mensahkan tanda dua kali dalam surat suara, demikian Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Senin, sambil menyatakan Perppu itu masih dipersiapkan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan segera dilaporkan kepada Presiden.

Menurut Hatta, Perppu tersebut merupakan kesimpulan dari rapat koordinasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara pada akhir Desember 2008 guna mengantisipasi hasil simulasi yang menunjukan tingkat kesalahan dalam menandai surat suara yang mencapai lebih dari 20 persen untuk wilayah DKI Jakarta.

"Karena hasil simulasi itu menunjukan banyak sekali suara tidak sah sampai di atas 20 persen untuk DKI Jakarta saja, yang notabene masyarakatnya lebih cepat menerima sosialisasi dan lebih cepat menerima informasi. Bagaimana dengan daerah-daerah lain?" tuturnya.

Oleh karena itu, rapat koordinasi pemerintah dan lembaga-lembaga negara menyepakati Perppu untuk mengantisipasi lonjakan surat suara tidak sah pada Pemilu Legislatif 2009.

"Oleh karena itu kita sepakat ada penyempurnaan. Sekarang sedang digodok. Nanti Mendagri yang melaporkan, karena memang begitu kesimpulan pada waktu rapat koordinasi," terangnya.

Mengenai penolakan beberapa pihak atas rencana Perppu, Mensesneg mengatakan pada prinsipnya pemerintah ingin menyelamatkan Pemilu dari ancaman banyaknya suara tidak sah berdasar simulasi yang telah digelar.

"Kalau kita mau membuat semuanya sepakat, itu tidak mungkin. Ada 200 juta rakyat Indonesia ini. Tetapi, kita harus mencari yang terbaik berdasarkan simulasi yang ada. Kita harus menyelamatkan," demikian Hatta. (*)
COPYRIGHT © ANTARA

KPU Tidak Lagi Sosialisasi Cara Coblos

2009-01-11T22:25:00.000+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hafiz Anshari, di Jakarta, Minggu, menyatakan, pihaknya tidak akan lagi melakukan sosialisasi cara coblos sebagai cara memberikan suara.

"Sudahlah, kita semua cuma kenal satu cara, yakni contreng. Titik," tegasnya dalam pemaparan hasil survei nasional Indo Barometer sekaligus diskusi tentang "Pengetahuan dan Harapan Masyarakat terhadap Pemilu 2009", yang menghadirkan pula Anggota Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), Bambang Eka, dan Direktur CETRO, N Hadar Gumay serta Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodary selaku tuan rumah.

Karena itu, ia juga mengharapkan dukungan semua Partai Politik (Parpol), terutama melalui para calon anggota legislatif (Caleg)-nya, agar terus melakukan sosialisasi tentang cara contreng tersebut.

Ia mengaku akan sangat repot dan mahal biayanya, jika cara coblos masih diberlakukan sebagaimana pengalaman selama ini, walaupun dirinya juga paham, mayoritas pemilih ternyata masih sangat akrab dengan menyoblos, sebagaimana hasil riset Indo Barometer tersebut.

"Kalau masih coblos, berapa besar harus disiapkan dana untuk beli paku, terus bantalannya. Belum lagi bagaimana dengan distribusinya. Itu bikin repot. Makanya, stop coblos, sekarang waktunya contreng," ujarnya.

Dia optimistis, cara ini sudah semakin diketahui publik, karena proses sosialisasi bersama beberapa instansi terkait seperti Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), juga Departemen Dalam Negeri (Depdagri), sudah kian gencar.

"Waktu kami sosialisasi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, yakni yang lokasinya di perbatasan RI-PNG, ternyata dari 349 warga, hanya tujuh yang masih pakai cara coblos, 18 lainnya salah memberikan suara. Jadi, yang di ujung perbatasan saja sudah banyak yang paham, apalagi di tempat lain," kata Hafiz Anshari.

Ia juga mengharapkan para elit Parpol dan Caleg, agar dalam poster, baliho atau barang-barang cetakan yang disebar ke publik, dicantumkan juga tanggal pelaksanaan Pemilu.

"Tambahkanlah tanggal 9 April 2009 sebagai hari pelaksanaan Pemilu, agar semua warga pemilih tahu," katanya menimpali masih hampir separuh responden pemilih (hasil riset Indo Barometer) yang belum tahu persis tanggal pelaksanaan Pemilu.

Ia mengaku, proses sosialisasi itu memang sangat penting dalam sisa waktu 88 hari menjelang pelaksanaan Pemilu 2009.

"Dan harus diakui, untuk program sosialisasi mengenai penyelenggaraaan Pemilu, termasuk cara memberikan suara, tanggal pelaksanaan Pemilu dan cara penghitungan suara, biayanya sangat mahal. Dan memang Pemilu kita kali ini mahal, makanya harus sukses dan berlangsung aman, nyaman, tenang serta sejuk. Mohon pers ikut menyejukkan suasananya," kata Hafiz Anshari.(*)
COPYRIGHT © ANTARA

OPINI

2009-01-01T18:08:00.009+07:00

CARA MENANDAI PILIHAN

2009-01-01T17:39:00.001+07:00

Sosialisasi PEMILU 2009

2009-01-01T12:10:00.004+07:00

- RW 06 Kel Makasar
- RW 02 Kel Makasar
- RW 03 Kel Pinang Ranti
- RW 11 Kel Kebon Pala
- RW 09 Kel Cipinang Melayu
- RW 02 Kel Kebon Pala
- RW 04 & 07 Kel Makasar
- RW 06 Kel Kebon Pala
- Sekretariat PAC Kec Makasar
- RW 01 Kel Makasar

KPU PUTUSKAN MENCOBLOS JUGA DIANGGAP SAH

2008-10-29T14:54:00.000+07:00

Jakarta, kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan jika ada surat suara yang ditandai dengan mencoblos menggunakan alat menandai yang seharusnya digunakan untuk mencontreng, surat suara tsb tetap dianggap sah.

Meskipun demikian KPU hanya mengakomodasi cara pemberian suara dengan cara memberi tanda atau contrreng pada surat suara. Demikian disampaikan oleh Ketua POKJA pemungutan suara KPU Andi Nurpati di sela-sela rapat pleno KPU yang berlangsung Selasa malam tanggal 28 April 2008 di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat pukul 20.00 WIB.

Menurut Ketua Pokja Pemungutan Suara KPU Andi Nurpati, ”hanya tanda contreng yang dianggap sebagai tanda pemberi suara sah, sedangkan garis bawah, tanda lingkaran dan tanda silang dianggap tidak sah. Tanda centang yang tidak sempurna seperti tidak lurus dalam memberi tanda juga dianggap sah. Jika surat suara tsb ditandai dengan tanda centang dan mencoblos secara bersamaan, tanda surat suara itu dianggap tidak sah.

Sebagai informasi tambahan ukuran surat suara DPR dan DPRD adalah 54 X 84 Cm, sedangkan surat suara untuk calon anggota DPD adalah menggunakan dua ukuran surat suara yaitu surat suara yang sama dengan surat suara Pemilu 2004 dan ukuran separuh dari surat suara DPR”(FSi/Redaktur)

BERITA

2008-10-13T12:51:00.001+07:00

- Siaran Pers PDI Perjuangan 24 Feb 2009
- JADWAL PEMILU LEGISLATIF
- Keterwakilan perempuan
- ILO: Pengangguran Dunia Tahun Ini Tambah 20 Juta Orang
- Gong Xi Fa Cai 2009, Mana Angpaonya?
- Transjakarta yang Semakin Merana
- Penandaan Surat Suara Tetap Satu Kali
- Pemerintah Tetap Keluarkan Perppu Pemilu
- KPU Tidak Lagi Sosialisasi Cara Coblos
- KPU PUTUSKAN MENCOBLOS JUGA DIANGGAP SAH

Buka Puasa

2008-09-19T23:44:00.000+07:00

Buka puasa PAC Kec. Makasar tanggal 19 September 2008 di Pinang Ranti dan di akhiri dengan Santunan kepada 40 orang anak yatim di sekitar tempat acara.Kegiatan ini rutin diadakan setiap bulan Ramadhan secara bergantian di kelurahan-kelurahan di Kec. Makasar.

Perbaikan Gizi Masyarakat

2008-06-29T21:31:00.001+07:00

Antusiasme warga yg hadir kurang lebih 400 orang, pd kegiatan Pencerahan mengenai perbaikan gizi masyarakat pada tgl 29 Juni 2008 di kel kebon pala kec makasar.

Gebyar PACASILA 1 Juni 2008

2008-06-01T21:22:00.000+07:00

Acara gerak jalan masal memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2008 di Silang Monas yg dihadiri puluhan ribu peserta dari seluruh Jabodetabek.

KEGIATAN

2008-04-20T15:46:00.000+07:00

- PAC PDI Perjuangan Kec. Makasar Jakarta Timur
- PILKADA DKI JAKARTA
- Buka Puasa Bersama Masyarakat
- Perbaikan Gizi Masyarakat
- Gebyar PACASILA 1 Juni 2008

CAGUB

2007-03-23T15:06:00.000+07:00

Komentar Eko Witjaksono Tentang Cagub pada Blog PAC PASAR REBO

Tgl. 23 Maret 2007,

SK 1218 telah keluar.
Sebagai fungsionaris partai tentunya harus melaksanakan instruksi tersebut, karena dengan melaksanakan instruksi, kita telah turut mendewasakan partai yang bercita-cita menjadi partai rakyat yang modern.

Wacana mengenai Cagub harus dikembangkan pada bagaimana seorang FOKE bisa memenangkan PILKADA dan PDI Perjuangan harus menjadi inisiator di semua lini kesuksesan.

Disinilah kita bermain politik yang sesungguhnya. Uji coba terapan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan jajaran partai lain agar bisa memenangkan Pilkada.

Tetap semangat karna ini menjadi moment kita semua berkiprah di panggung politik murni.

Eko Witjaksono
Ketua PAC PDI Perjuangan
Kec. Makasar. Jaktim